Pj Walikota Ambon Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Satgas Linmas di Kota Ambon.

Pattimurapost.com, Pelantikan dan pengukuhan satuan tugas perlindungan masyarakat di kota Ambon. Kamis 21 Desember 2023 yang bertempat di hotel pukul 11 : 30: WIT

Dalam rangkaian pembukaan acara PJ walikota Ambon dr. Bodewin Wattimena.M.si pelantikan dan pengukuhan satuan tugas di kalangan masyarakat bodewin berharap bahwa penyelenggaraan pemilu nanti dapat berlangsung secara langsung dan bebas, rahasia jujur dan adil serta memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban pada masing-masing wilayah sehingga dapat tercipta secara kondusif.

Bacaan Lainnya

Lanjut PJ walikota Ambon bodewin Wattimena “pemerintah kota Ambon sendiri memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka menyukseskan pemilu tugas tanggung jawab pemerintah itu secara umum ada dua hal penting yaitu yang pertama kita memastikan bahwa pemerintah kota Ambon akan fasilitasi penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara yang diawasi oleh penyelenggara KPU,”beber bodewin.

Kegiatan tersebut akan diawasi oleh Bawaslu sehingga stabilitas keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh aparat TNI polri tetapi juga oleh masyarakat yang berikut kita harus memastikan tentang netralitas ASN di jajaran pemerintah kota Ambon nah oleh karena itu tanggung jawab ini telah berupaya dilakukan oleh pemerintah kota,”ungkapnya bodewin di hotel Marina dalam membuka acara pelantikan satgas perlindungan masyarakat.

Kami sudah menandatangani naskah penyerangan hibah daerah pemerintah kota Ambon kepada penyelenggara pemilu kepada KPU dan juga kepada Bawaslu artinya dari sisi dukungan pemerintah terhadap fasilitas pemilu.

Sambungnya, untuk anggarannya sudah kita penuhi ya ada yang kita tampung di 2023 tapi ada juga sisanya yang kita tampung di APBD kota Ambon tahun 2024 memastikan netralitas ASN juga telah kita upayakan dengan memberikan pemahaman edukasi pengertian kepada para SN untuk tetap netral dalam tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara dan tidak terlibat secara aktif di dalam penyelenggaraan pemilu atau dukung mendukung para kontestan di pemilu 2024 bahkan yang terakhir.

” Saya sudah memberikan edaran walikota terkait dengan pernyataan seluruh ASN tentang netralitas ada satu hal yang paling penting dari yang saya sampaikan tadi bahwa pemilu ini bisa berlangsung dengan baik berjalan dengan aman dan tentram kalau kita bisa menjaga kondisi fisik keamanan dan ketertiban di kota Ambon” nanti dari fase politik akan menyampaikan bagaimana perspektif tentang pengamanan pemilu itu sendiri tetapi yang pasti adalah selalu saya sampaikan bahwa keamanan ketertiban di kota Ambon ini tidak hanya menjadi tanggung jawab polri dan TNI tetapi dia mesti menjadi tanggung jawab bersama kita selaku elemen masyarakat dan partisipasi masyarakat lah yang sebenarnya bisa menentukan kondisi keamanan ketertiban itu bisa kondusif atau tidak nah melalui struktur POLPP kota Ambon kita membentuk ,kata bodewin Wattimena

aparat polri dan TNI membantu pemerintah kota untuk menjaga situasi dan keamanan di lingkungan masing-masing terutama pada saat penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2023 nah kita punya dasar hukum dasar hukum tentang bagaimana pembentukan satuan perlindungan masyarakat ini ya itu peraturan menteri dalam negeri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,”ujar bodewin Wattimena.

“Perlindungan masyarakat ini dasar hukum kita apa yang kita lakukan di hari ini ini dasarnya pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa satuan perlindungan masyarakat adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan atau desa kalau di kota Ambon ada negeri dibentuk oleh lurah atau kepala desa untuk melaksanakan perlindungan masyarakat jadi ini semacam pamsuwarkasa.

Pamsuwarkasa merupakan potensi yang dibuat dalam masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri ya ada seperti itu kemudian pasal 8 ayat 1 bahwa setiap kepala daerah dan kepala desa wajib menyelenggarakan perlindungan masyarakat lalu pasal 2 penyelenggaraan perlindungan masyarakat di pemerintah daerah dilakukan oleh satpol PP dan di pemerintah desa dilaksanakan oleh kepala desa lanjut pasal 12 ayat 1 kepala desa lurah membentuk 15 di desa kelurahan pasal 17 anggota linmas yang telah diangkat dan dilakukan oleh bupati atau walikota dengan keputusan-keputusan walikota atau bupati itu tugas pokoknya adalah yaitu tugas pokok saudara-saudara sekalian adalah membantu mewujudkan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat lanjut haknya adalah setelah bapak ibu dilantik atau dikukuhkan hari ini hak bapak ibu adalah mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas pengaman masyarakat,”pungkasnya tutup. (*

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *