Pattimurapost.com, Pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Provinsi Maluku dan Bimbingan Teknis penyusunan kendali mutu APIP se- maluku yang akan di laksanakan selama 3 hari dari tanggal 5 – 7 Desember 2023 di hotel Grand Avira Ambon.
Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Ini, turut hadir Wakil Bupati Aru Muin Sogalrey, Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliaser Selsily, Perwakilan Inspektorat Jenderal KEMENDAGRI RI, Pimpinan OPD Lingkup Provinsi Maluku, Nara Sumber, Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Jasmono, Dari Kabupaten Kota Se-Maluku dan Unsur Terkait Lainya. Rapat Koordinasi Ini di buka langsung oleh Sekda Provinsi Maluku atasnama Gubernur Ir. Sadali Ie, M.Si.
Tema Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tingkat Provinsi Maluku 2023 Ada 4 Hal Penting Yang Ditegaskan Oleh Sadali diantaranya,
1. Pengawalan kebijakan ekonomi dan penguatan sumber daya manusia dalam rangka pemanfaatan daya saing daerah. Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi maluku, dan program pengawadan Nasional tahun 2024. Salah satunya terkait dengan pengendalian inflasi dan pengentasan kemiskinan. setelah melakukan operasi pasar dan pengawasan inflasi provinsi maluku mengalami peningkatan dimana pada bulan Oktober sebesar 3,62 % . Turun menjadi 2, 96% Pada bulan November ini . Sehingga dapat mengatasi kepastian ketersediaan stock , distribusi aman ,harga terjangkau, menjelang natal dan tahun baru agar inflasi bisa terkendali serta pertumbuhan ekonomi harus terjaga.
2. Untuk tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik dimana akan dilaksanakan penyelenggaraan peilu legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam momentum ini Sekda Maluku menekankan, Aparat Pengawasan Interen Pemerintah” (APIP) dapat membantu instrumen pengawasan yang suda ada seperti BAWASLU, dan sntra gabungan peovinsi Maluku demi terciptanya pemilu yang aman ,lancar, dan damai. Para APIP lebih ditekankan dalqm upaya netralitas pada ASN serta mengevaluasi dana hibah yang sudah ada dan akan di salurkan untuk unsur penyelengara pemilu setelah menandatangani dana hibah untk kesiapan anggaran pemilu tahun 2024.
3. APIP bukan saja melakuka hal rutinitas saja seperti reviuw dokumen perencanaan dan kinerja, namun juga lebih pada pengawalan terhadap kebijakan-kebijakan , baikditingkat pusat maupun daerah untuk merealisasikan progres pembangunan dengan pencapaian target yang sudah ditentukan.
4. Akan dilaksanakan BIMTEK bagi APIP kabupaten kota se Maluku dan APIP provinsi Maluku, sebagai upaya dalam peningkatan kualitas APIP, sehingga pencapaian tujuan pemerintah lebih efektif dan berkualitas sehingga harus ada sinkronisasi dan kolaburasi diantara APIP ditingkat provinsi dannkabupaten kota se – maluku dengqn kolaburasi program – program kerja agar tidak terjadi tumpang tindih tindih / doble pemeriksaan agar tidak teejadi pemborosan anggaran .
Kedepannya, lewat forum ini untuk pembahasan program kerja pembahasan tahunan secara komperhenship dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan untuk tahun 2024 nanti. (MT)
