PATTIMURAPOST.COM, – Komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui penguatan regulasi percepatan perbaikan akses kesehatan dan penempatan tenaga kesehatan akan terus dilakukan .
Hal ini bertujuan untuk mempercepat kerjasama lintas sektoral yang solid untuk percepatan penurunan AKi dan AKB di Seram Bagian Barat , dan memperkuat pencapaian Standar Pelayanan Minimal SPM bidang kesehatan di seluruh wilayah SBB.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat , Selfinus Kainama S.Pd Jumat 14/11/25 , saat melakukan Audiensi dengan Tim percepatan yang terdiri dari Bappeda Provinsi Maluku , Dinas Kesehatan Provinsi Maluku , Unicef ,Yayasan Kanjoli Terang Maluku , serta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kata Kainama ” Monitoring ini bertujuan memastikan seluruh proses respons lintas sektor dapat berjalan optimal, khususnya terkait penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) , dan Angka Kematian Bayi (AKB).
Tambah Kainama bahwa , Kami berharap Kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat di SBB , dan dapat meminimalisir AKI dan AKB di kabupaten SBB , Harapnya .
Perlu diketahui bahwa , dalam kunjungan, Tim yang terdiri dari dari Bappeda Provinsi Maluku , Dinas Kesehatan Provinsi Maluku , Unicef ,Yayasan Kanjoli Terang Maluku , serta Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Telah menemukan sejumlah capaian positif, di antaranya upaya verifikasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Dinas Sosial. Mekanisme respons cepat bagi kasus gawat darurat serta konsistensi pelaksanaan forum koordinasi rutin lintas sektor berdasarkan adanya perubahan perilaku pada salah satu desa adat yang sebelumnya menolak persalinan di fasilitas kesehatan.
Namun demikian, ditemukan pula sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, seperti ketiadaan dokter tetap di beberapa puskesmas, keterbatasan bahan habis pakai untuk skrining triple eliminasi dan alat dan obat kontrasepsi, serta perlunya penguatan etika profesi di antara tenaga kesehatan.
Pelaksanaan rangkaian monitoring selama dua hari, yang di mulai dari 13–14 November 2025, guna meninjau tindak lanjut rekomendasi Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) di Kabupaten Seram Bagian Barat.
Kegiatan ini berlangsung melalui kunjungan langsung ke Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bappeda, Puskesmas Piru, serta Dinas P3AP2KB Seram Bagian Barat. (*
