Pattimurapost.com, Realisasi penggunaan dana DAK Tahun 2022 dan 2023 pembangunan sekolah SMA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku menurut penuturan Kabid Pembinaan SMA Dikbud Maluku Sirhan Pelu yang diwawancarai langsung pada hari Jumat 22 November 2023 pukul 10: 54 wit, di ruang kerjanya, menjelaskan pengunaan pekerjaan dana DAK tahun 2022 sudah selesai 100 persen, sesuai laporan PPK. Kerena sistimnya pembayaran bertahap – tahap yaitu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.
Lqnjutnya, masuk tahap 1 harus mengirim progres pekerjaan sebesar 40%, baru bisa masuk tahap 2, mau ketahap 3 progres pekerjaan harus 70% baru bisa masuk itu kemungkinan tidak bisa terjadi.
Tambahnya, untuk penggunaan dana DAK tidak boleh main – main karena ada aplikasi yang dipakai yaitu homespam yang langsung memakai sistim perekrutan melalui titik koordinat dengan bypass dengan dokumentasi lapangan.
“Jadi bukan saja pengiputan progres 70 % saja harus dibuktikan dengan dokumentasi yang dikirim lewat homespam dari jalur kementrian lewat pokja dokumentasinya terbaca lewat GPS melalui totik koordinat tadi. apabila titik koordinat benar sudah mencapai 70 % baru bisa ditransfer dana tahap 3. Kalau belum 70% bebannya diganti pada APBD. hal ini yang tidak diinginkan oleh saya, karena tidak mau mengambil beban resiko seperti ini,”terangnya.
Sehingga langkah yang di ambil oleh Dinas yakni, harus melakukan pengawalan dan proses monitoring, karena kalau tidak terselesainya anggaran tahun 2022, dan ini sangat berpengaruh untuk dana tahap 3 bisa masuk, lewat proses pengawalan dan monitor inilah,” kata Pelu.
Olehnya itu, saya sangat bersyukur karena anggaran tahap 3 bisa cair 100%. Sehingga lewat pemeriksaan BPK pekerjaan 100% untuk tahun 2022 tuntas diselesaikan. Yang walaupun ada juga beberapa sekolah yang masuk dalam satu pemeriksaan dan itu tuntas diselesaikan pada tahun 2022.
Untuk diketahui pula, Realisasi penggunaan dana DAK tahun 2023 yand dikonfirmasi, masih dalam perjalanan dan hal ini merupakan suatu fenomena unik, “kata Pelu
“Dimana ada pekerjaan progres bahkan ada yang hampir selesai tapi proses pencairan tidak dipaksakan dari pihak penyedia uangnya masih ada dikas daerah, ini sangat disesalkan oleh Saya karena belum ada pencairan tahap 3, maka di mintakan untuk penyedia melakukan permintaan pencairan supaya dana dana tahap 3 bisa masuk, dan menurut penyedia tunggu saja dulu sampai pekerjaan selesai.
Ditambahkannya, mekanisme ini tidak sama dengan APBD, jadi dapat membantunya untuk penyerapan anggaran. Contoh SMA Negeri 3 Ambon, SMA Negeri 6 Ambon, SMA Negeri 5 Ambon sudah selesai pembangunan, tunggu laporan 100% tapi penyedia belum mau melakukan pencairan, jadi ini merupakan venomena terbalik, bahkan dari BUD Provinsi Man Tatuhey memintakan Kabid lewat PPK untuk penyedia melakukan permintaan karena uangnya ada, kata Man. Supaya anggarannya bisa tersalur ke masing-masing penyedia supaya bisa melakukan pengajuan permintaan tahap 3 supaya selesai.
“Bahkan termin 2 baru penyedia baru kerja dengan uang muka progres sudah 60% tapi belum pencairan termin, bahkan termin 1 saja hampir prores hampir 100 persen, jadi saya tegas, untuk penyedia agar bisa penyerapan anggaran yang merupakan suatu fenomena itu,”ungkapnya.
Padahal, di tahun 2023 BPK sudah memintakan data awal untuk proses dan kroscek kalau pekerjaan sudah selesai sehingga BPK bersama saya dan PPK bisa turun melihat pekerjaan apakah benar pekerjaan selesai atau belum,”jelasnya tutup. (TT)
